Naifnya Demokrasi Kita

Naifnya Demokrasi Kita

Pemilu legislatif sudah selesai dan dianggap sukses oleh banyak pihak ditingkat nasional maupun internasional. Bahkan salah satu pihak internasional, para pemantau dari Uni Eropa, sampai kebablasan saking semangatnya, memberi aplaus terlalu dini untuk sukses itu dan mendapat kecaman dari pemantau dan beberapa LSM Indonesia. Para pengamat, termasuk para Indonesianis-- utamanya dari kelompok Ohio, malah sudah melompat lebih jauh dengan menyimpulkan bahwa “Demokrasi Indonesia Sangat Berhasil” setelah melihat sukses pemilu kemarin. Seolah-olah sukses pemilu sama sebangun dengan suksesnya demokratisasi.
William Liddle memang belum berani mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sudah terkonsolidasi, tapi dia toh berani menyimpulkan bahwa “demokrasi sudah menjadi system politik yang normal di Indonesia sekarang.” Optimisme yang wajar mungkin, karena Liddle melihatnya dari desa Brosot, Galur, Kulonprogo, Yogyakarta yang diakunya sebagai “desa saya.”

Namun, seperti paradoks di atas, pandangan optimisnya tentang demokrasi diIndonesia juga dibantahnya sendiri dengan menunjuk pada masih adanya “ancaman tentara di beberapa wilayah (Indonesia).” Dari dua pernyataan Liddle yang bertolak belakang itu, mungkin timbul pertanyaan, seberapa optimiskah sebenarnya Liddle dan para pengamat lainnya tentang prospek demokratisasi
di Indonesia? Dan yang lebih penting, seberapa optimis atau pesimiskah kita sendiri, tanpa melihat apapun yang dikatakan para pengamat yang ternyata juga punya “mazhab” yang berbeda-beda itu? Atau, bisakah kita optimis pada prospek demokratisasi di sebagian wilayah (umumya di Jawa dan
Bali) dan pesimis pada wilayah lainnya (terutama di Aceh, Papua, Ambon, dan Nusa Tenggara)? Lantas, mungkinkah mengharapkan konsolidasi demokrasi di Indonesia ketika ruang-ruang untuk bangkitnya sistem lama yang otoriter makin terbuka di daerah-daerah luar Jawa?